Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim akan mengawal kebijakan pemerintah terkait pemberian bantuan sosial (bansos) setelah Presiden Jokowi memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, pekan lalu.